Ribut-Ribut (lagi) soal e-KTP: Not Plan to Fail, kan?

Menteri Dalam Negeri-Gamawan Fauzi dan e-KTPWe are not plan to fail, we fail to plan.

Belakangan ini tiba-tiba masyarakat dan media kembali meributkan soal e-KTP, setelah cukup lama mereka istirahat membicarakan produk baru sistem kependudukan kita itu. Kita mungkin ingat dulu yang diributkan adalah hal-hal teknis seperti teknologi yang digunakan, standard kartunya, kapasitas penyimpanannya, atau hal non-teknis seperti besaran anggarannya, peraturan yang mengaturnya, mekanisme pemilihannya, dsb. Kalau sekarang yang diributkan lebih “ecek-ecek”, yaitu apakah e-KTP boleh difoto copy. Ribut-ribut ini dipicu oleh Surat Edaran Mendagri No 471.13/1826/SJ yang melarang e-KTP untuk difoto copy, distapler, dan perlakuan lainnya yang dapat merusak e-KTP. Banyak pihak pun terkejut dan berlomba mengutarakan pendapatnya. Ada yang protes mengapa baru sekarang diberi tahunya, ada yang tidak sependapat bahwa fotocopy dapat merusak e-KTP, dan ada pula yang berusaha menafsirkan yang dimaksud sebenarnya oleh surat edaran Mendagri tersebut. Menurut saya banyaknya ribut-ribut seperti ini dalam banyak kasus merupakan cermin dari  perencanaan yang tidak baik.

Negara kita memang punya masalah serius dalam hal administrasi kependudukan. Berdasarkan tuntutan kebutuhan tersebut maka kemudian dikeluarkanlah serangkaian peraturan perundangan pada berbagai tingkatan demi mengatasi permasalahan administrasi kependudukan tersebut secara komprehensif. Salah satu diantara program yang direncanakan dan akan diselenggarakan dalam rangka tersebut adalah implementasi e-KTP dengan memanfaatkan salah satu teknologi biometrik, yaitu identifikasi sidik jari (Automatic Fingerprint Identification System atau AFIS). Kenapa solusinya e-KTP dengan menggunakan pilihan teknologi yang sekarang ini seharusnya ada dasar justifikasi yang memadai, sehingga barangkali tidak pada tempatnya untuk dibahas lagi.

Tidak seperti pengadaan komoditas lain dengan spesifikasi yang sudah standard, ekspektasi kinerja yang sudah umum dipahami, dan risiko yang rendah terhadap kesalahan, sebuah pengadaan sistem berbasis biometrik ini mengandung rentetan asumsi-asumsi yang tidak diketahui atau baru sebagian diketahui. Sebuah sistem berbasis biometrik seperti AFIS ini bahkan dapat menjadi tidak dapat dipakai ketika tidak dapat mencapai sebuah kriteria kinerja spesifik tertentu[1]. Padahal pengadaan dan implementasi sistem e-KTP ini melibatkan pendanaan dengan jumlah yang sangat besar. Secara teknis, umumnya sistem seperti ini juga mengandung komponen-komponen sistem yang bersifat proprietary.  Sementara dalam operasionalisasinya, e-KTP akan memiliki dampak langsung dan kritikal terhadap masyarakat secara luas.

Kita juga perlu ingat bahwa umumnya ketika sebuah teknologi dari vendor tertentu telah diimplementasikan, sangat jarang dan susah jika ingin melakukan perubahan karena selain terkait dengan biaya, teknologi piranti dan sistem yang bersifat proprietary, juga terkait dengan database yang telah terbangun darinya. [baca selengkapnya]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s